DARI MBG KE ISLAMIC TECHNO-PEDAGOGY: MENGUJI GAGASAN NEGARA DI ERA KEBIJAKAN BERBASIS DATA

Oleh : Slamet Nurchamid

Pada saat pemilihan presiden, ada banyak suara yang memilih beliau karena rasa kasihan. Berkali-kali mencalonkan diri, berkali-kali kalah, hingga akhirnya hari ini sampai pada posisi tertinggi dalam pemerintahan.

Tetapi setelah mandat itu diperoleh, rasa kasihan tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan.

Dalam demokrasi, legitimasi elektoral hanyalah pintu masuk. Setelah itu, pemerintah harus membuktikan kapasitasnya melalui kebijakan yang rasional, terukur, efektif, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Di sinilah persoalannya.

Hari ini kita melihat banyak program besar: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan berbagai program prioritas lainnya.

Pertanyaannya bukan berapa banyak program yang diluncurkan.

Pertanyaannya:

APA GAGASAN BESAR YANG BENAR-BENAR MENYELESAIKAN MASALAH?

Sebab kebijakan publik tidak seharusnya dinilai dari kemeriahan peluncurannya, jumlah baliho, banyaknya seremoni, atau panjangnya barisan pejabat dalam sebuah foto.

Kebijakan harus diuji melalui pertanyaan yang lebih mendasar:

Apa masalah yang hendak diselesaikan?

Data apa yang digunakan?

Bagaimana desain intervensinya?

Apa risiko yang mungkin muncul?

Siapa yang mengawasi?

Bagaimana keberhasilannya diukur?

Dan apa mekanisme koreksinya ketika kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya?

Di sinilah konsep Islamic Techno-Pedagogy menjadi relevan.

Islamic Techno-Pedagogy dapat dipahami sebagai cara berpikir yang mempertemukan tiga unsur: nilai Islam, teknologi, dan pedagogi.

Islam memberikan orientasi etik: kemaslahatan, keadilan, amanah, tanggung jawab, perlindungan terhadap kehidupan, dan larangan menghadirkan mudarat.

Teknologi memberikan instrumen: data, sistem informasi, kecerdasan buatan, pemantauan real-time, analitik, dan mekanisme pengambilan keputusan berbasis bukti.

Sementara pedagogi memberikan pendekatan: bagaimana manusia belajar, bagaimana perubahan perilaku terjadi, bagaimana masyarakat dilibatkan, dan bagaimana sebuah kebijakan dapat membangun kapasitas manusia, bukan sekadar memberikan bantuan.

Jika tiga hal tersebut disatukan, maka kebijakan publik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan:

“Apakah program sudah dibagikan?”

Tetapi:

“Apakah program tersebut maslahat, berbasis pengetahuan, dan mampu membentuk perubahan yang berkelanjutan?”

MBG: KETIKA PROGRAM BESAR TIDAK DIIMBANGI SISTEM BESAR

Kasus MBG di Bawang, Batang, memberikan pelajaran penting.

Pemerintah Kabupaten Batang melaporkan 411 orang terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi MBG. Investigasi pemerintah daerah juga menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SOP pengolahan makanan. (berita.batangkab.go.id)

Peristiwa semacam ini tidak cukup dibaca sebagai kesalahan teknis.

Ia harus dibaca sebagai pertanyaan tentang kapasitas sistem.

Jika sebuah program melayani masyarakat dalam skala sangat besar, maka sistem produksinya harus semakin presisi.

Semakin besar jumlah penerima, semakin besar pula risiko.

Semakin besar anggaran, semakin kuat pula kebutuhan terhadap transparansi.

Semakin panjang rantai distribusi, semakin ketat pula kebutuhan terhadap pengawasan.

Inilah logika sederhana dalam manajemen risiko.

Dan dalam perspektif Islam, prinsip ini bertemu dengan konsep amanah dan maslahah.

Negara tidak hanya memiliki kewajiban mendistribusikan sesuatu kepada masyarakat. Negara juga memiliki kewajiban memastikan bahwa sesuatu yang diberikan tersebut tidak menghadirkan mudarat.

Makanan bergizi yang membuat penerimanya sakit adalah paradoks kebijakan.

Karena itu, pertanyaannya bukan apakah MBG memiliki niat baik.

Pertanyaannya adalah:

APAKAH SISTEMNYA MAMPU MENJAMIN KEMASLAHATAN?

TEKNOLOGI BUKAN SEKADAR DIGITALISASI

Di sinilah kita perlu mengkritik cara pemerintah memahami teknologi.

Teknologi bukan sekadar aplikasi.

Bukan sekadar dashboard.

Bukan sekadar digitalisasi laporan.

Teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk membuat kebijakan lebih transparan, prediktif, dan akuntabel.

Bayangkan apabila setiap SPPG memiliki sistem pemantauan digital yang terintegrasi.

Data bahan baku tercatat.

Waktu penerimaan bahan tercatat.

Suhu penyimpanan tercatat.

Waktu mulai memasak tercatat.

Petugas tercatat.

Jumlah produksi tercatat.

Distribusi tercatat.

Keluhan penerima tercatat.

Dan seluruh indikator kritis dapat dipantau secara real-time.

Dengan sistem seperti itu, negara tidak harus menunggu masyarakat jatuh sakit untuk mengetahui bahwa ada persoalan.

Data dapat menjadi sistem peringatan dini.

Inilah teknologi yang seharusnya digunakan dalam kebijakan publik.

Bukan teknologi untuk mempercantik laporan, tetapi teknologi untuk mencegah kegagalan.

PEDAGOGI: MASYARAKAT BUKAN SEKADAR PENERIMA

Aspek kedua adalah pedagogi.

Masyarakat dalam sebuah program pemerintah jangan diposisikan hanya sebagai objek penerima.

Mereka harus menjadi subjek yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengawasi.

Dalam MBG, misalnya, sekolah, guru, orang tua, siswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat diberikan literasi sederhana mengenai keamanan pangan.

Bagaimana mengenali makanan yang tidak layak?

Bagaimana melaporkan dugaan masalah?

Bagaimana sistem pengaduan bekerja?

Apa yang harus dilakukan ketika muncul gejala setelah konsumsi?

Artinya, program tidak hanya memberikan makanan.

Program juga membangun food safety literacy.

Inilah dimensi pedagogis dari kebijakan.

Negara tidak hanya memberikan ikan.

Negara juga harus membangun kemampuan masyarakat untuk memahami, mengawasi, dan mempertahankan kualitas hidupnya.

ISLAM: TEKNOLOGI HARUS DIKENDALIKAN OLEH ETIKA

Namun teknologi tanpa etika juga berbahaya.

Kita dapat memiliki artificial intelligence, big data, dashboard, sensor, dan sistem digital yang sangat canggih.

Tetapi jika orientasi akhirnya hanya mengejar target angka, maka teknologi justru dapat menjadi alat untuk mempercepat kesalahan.

Karena itu, Islamic Techno-Pedagogy menempatkan teknologi di bawah orientasi nilai.

Teknologi harus tunduk pada kemaslahatan.

Data harus digunakan untuk melindungi manusia.

Kebijakan harus berpihak pada keselamatan manusia.

Dan kekuasaan harus dipahami sebagai amanah.

Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) bukan konsep abstrak.

Ketika negara memberikan makanan kepada rakyat, maka keselamatan penerima manfaat merupakan bagian fundamental dari tanggung jawab tersebut.

Tidak cukup makanan itu halal.

Tidak cukup makanan itu bergizi.

Makanan juga harus aman.

KRITIK TERHADAP LINGKARAN KEKUASAAN

Karena itu kritik kepada Presiden tidak boleh berhenti pada Presiden sebagai individu.

Kita juga harus mempertanyakan kualitas ekosistem pengetahuan di sekitar Presiden.

Apakah para pembantu Presiden cukup kritis?

Apakah keputusan didasarkan pada data?

Apakah tersedia mekanisme red teaming terhadap kebijakan?

Apakah kritik internal diberikan ruang?

Apakah kebijakan diuji sebelum diperluas?

Atau jangan-jangan lingkaran kekuasaan terlalu sibuk menghasilkan narasi keberhasilan sehingga lupa menguji kemungkinan kegagalan?

Pemerintah membutuhkan lebih banyak policy critics daripada sekadar policy cheerleaders.

Presiden membutuhkan orang yang berani mengatakan:

“Data belum cukup.”

“Risikonya terlalu besar.”

“Desain ini perlu diubah.”

“Program ini belum siap diperluas.”

Karena dalam kebijakan publik, mengoreksi kesalahan sebelum terjadi korban jauh lebih murah daripada memperbaiki kerusakan setelah masyarakat menjadi korban.

DARI POLITIK PROGRAM MENUJU POLITIK KEMASLAHATAN

Pada akhirnya, persoalan pemerintahan bukan kekurangan program.

Indonesia tidak kekurangan program.

Yang kita butuhkan adalah kualitas gagasan dan kualitas implementasi.

Program pemerintah harus bergerak dari program-oriented politics menuju problem-oriented governance.

Bukan bertanya:

“Program apa lagi yang bisa dibuat?”

Tetapi:

“Masalah apa yang belum selesai?”

Kemudian data digunakan untuk memahami masalah.

Teknologi digunakan untuk membangun sistem.

Pedagogi digunakan untuk membangun kapasitas manusia.

Dan nilai Islam digunakan untuk memastikan seluruh proses tetap berada dalam koridor amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Inilah yang seharusnya menjadi paradigma kebijakan publik ke depan.

Presiden tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya mengatakan bahwa semua program sudah berhasil.

Presiden membutuhkan ekosistem pengetahuan yang mampu menguji kebijakan secara objektif.

Sebab pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah dikritik.

Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk belajar dari kritik, memperbaiki kesalahan, dan mengubah kebijakan berdasarkan bukti.

Maka pertanyaan kita kepada Presiden bukan:

“Berapa banyak program yang sudah dibuat?”

Tetapi:

“BERAPA BANYAK MASALAH RAKYAT YANG BENAR-BENAR BERHASIL DISELESAIKAN?”

Dan lebih jauh lagi:

“APAKAH SETIAP KEBIJAKAN TELAH MEMENUHI TIGA SYARAT: BERBASIS PENGETAHUAN, DIDUKUNG TEKNOLOGI, DAN DIARAHKAN PADA KEMASLAHATAN MANUSIA?”

Jika belum, maka kritik bukan gangguan.

Kritik adalah bagian dari mekanisme koreksi negara.

Dan dalam perspektif Islam, kekuasaan tanpa amanah, teknologi tanpa etika, dan kebijakan tanpa pengetahuan hanya akan menghasilkan satu hal:

PROGRAM YANG BESAR, TETAPI BELUM TENTU MENYELESAIKAN MASALAH.